Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No. Temuan-temuan yang mengandung unsur pidana seperti ini wajib diserahkan oleh BPK kepada penegak hukum.
NextMohon bantu kami dengan cara.
Berdasarkan undang-undang ini, anggota BPK sebanyak-banyaknya terdiri atas 21 anggota yang mewakili partai politik, wakil angkatan bersenjata, wakil organisasi massa revolusioner, atau orang-orang yang punya dukungan masyarakat yang terorganisasi. Tidak seperti pemilihan pejabat negara lainnya, di mana ada keterlibatan lembaga presiden pemerintah dan DPR.
NextDemikian, semoga bermanfaat mamen..
Dan pada masa itu, parlemen hampir tidak punya kekuatan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan presiden. Pasal 13 1 Presiden mengangkat duta dan konsul. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.
NextMenetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa 5.
Upaya minimal sesuai dengan konstitusi adalah memperkuat keterlibatan DPD. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat banyak, utamanya pembayar pajak, melalui wakil-wakilnya di DPR serta DPRD sebagai pemegang hak bujet.
NextAnggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden.
Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, sebelum amendemen konstitusi, presiden memiliki kewenangan yang sangat besar. Proses fit and proper test selama ini hanya sebagai ajang transaksi politik.
NextMemilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD 9.
Tetapi dengan sedikit perubahan karena adanya keterlibatan DPR, bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diangkat oleh presiden atas usul DPR.
Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.