Negara yang bukan anggota pbb boleh menjadi anggota mahkamah internasional sesuai syarat-syarat yang. Seri Hukum Internasional #14 : Yuridiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional (Terakhir)

SISTEM HUKUM dan PERADILAN INTERNASIONAL

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memuat Prinsip mengenai larangan penggunaan kekerasan terdapat dalam ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 Ayat 4 Piagam, bahwa semua anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan di antara mereka dari penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Next

Mahkamah Internasional

Namun mahkamah internasional dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak, selama ada perjanjian khusus dimana sepanjang menyangkut kasus pelakunya adalah warga negara dari negara pihak dalam Statuta Roma 1998.

PKN Remedial: Hukum Internasional

Membicarakan dan dengan pengecualian yang sama, membuat rekomendasi perihal persoalan apa saja dalam ruang lingkup Piagam atau yang bertalian dengan kekuatan-kekuatan dan fungsi-fungsi organ apa saja daripada PBB. Penafsiran dan Perubahan Putusan.

Next

Materi PKN SMA Kelas XI Semester 2: MATERI BAB 5

Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan — tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Selain itu, Pasal 32 ayat 2 mengizinkan Dewan Keamanan untuk mengimbau para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam manakala sengketa tersebut dipandang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

modul pkn kelas xi smk semester 2

Cara menyelesaikan sengketa internasional a. Majelis Umum General Assembly Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Kompetensi Mahkamah Internasional Sebagai Badan Peradilan Utama PBB Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan Mahkamah Internasional sebagai organ utama dalam sistem PBB Pasal 7 Piagam.

Next

SISTEM HUKUM dan PERADILAN INTERNASIONAL

Pemilihan dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk menggantikan sepertiga kursi yang ada. Istilah itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa jerman volkerchi, bahasa Prancis droit degens, dan bahasa inggris internasional law. Penyelesaian politik ini ditempuh dengan jalan diplomasi melalui keahlian diplomasi dari para diplomatnya.

Materi PKN SMA Kelas XI Semester 2: MATERI BAB 5

Kedua: Harus menerima kewajiban sesuai Pasal 94 Piagam PBB, yaitu menaati keputusan Mahkamah Internasional dan jika tidak, Dewan Keamanan akan mengambil langkah-langkah agar menaati keputusan tersebut. Karenanya, ketentuan Prosedur tersebut merupakan tindakan sepihak Mahmakamah Internasional yang mengikat Negara-negara yang bersangketa.

Next