Kekuasaan yang mutlak dari suatu negara terlihat dalam. Kekuasaan dan Wewenang: Pengertian, Karekteristik, Sumber, Delegasi , Manfaat dan Kendala

Teori Pembenaran Negara

Jika hanya ada satu individu atau kelompok saja yang berkuasa atas segala, maka bisa menyebabkan tindakan otoriter. Ayah Hobbes merupakan seorang pendeta yang memiliki sifat temperamental karena kurangnya pula pendidikan yang ia punya.

Dalam negara demokratis, kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang itu sepantasnya dipegang oleh badan perwakilan rakyat.

Kekuasaan dan Pendidikan

Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi ada pada negara.

Proses melaksanakan kekuasaan berarti proses menguasai.

Kekuasaan dan Pendidikan

Sedangkan John Locke menyatakan bahwa perjanjian itu diadakan antara raja dan rakyat, sehingga raja dapat memegang kekuasaannya untuk melindungi hak-hak rakyat. Pemerintahan yang mempunyai sistem yang berdaulat yang berarti pemerintah yang mampu mengatur sendiri dan tidak ikut campur kepada wilayah negara lainnya. Pendapat Rousseau adalah kebalikan dari paham Hobbes.

Akibatnya konsep keseimbangan antara elemen-elemen penyelenggara negara atau sering disebut checks and balances system antar lembaga tinggi negara tidak dapat dijalankan.

Kekuasaan dan Pendidikan

Tidak Terbatas Artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat.

Machiavelli seperti melakukan unmasked terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Kekuasaan Tertinggi Dalam Suatu Negara Disebut

Selain itu pemilik kekuasaan juga dapat menunjuk pejabat, melembagakan dan merumuskan kebijakan luar negeri.

Konsekuensi dari ketentuan baru itu adalah hilangnya Lembaga Tertinggi Negara MPR yang selama ini dipandang sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Pembagian Kekuasaan Negara: Pengertian, Tujuan, Macam dan Penerapan di Indonesia

Jadi berdasarkan kelima alasan tersebut, maka UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal maupun menganut ajaran trias politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain. Marilah kita melihat arti yang hakiki antara kekuasaan dan pendidikan.

Untuk membuat perdamaian seperti ini tentu dibutuhkan pula pemimpin yang tegas dan kejam agar stabilitas negaranya tetap terjaga.