Pasal 1 ayat 3 uud tahun 1945 menguatkan bahwa negara republik indonesia menganut teori kedaulatan…. WAJAH SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA :PERSPEKTIF TEORETIK, HISTORIK, JURIDIS & EMPIRIK « PERADABAN HUKUM

Bunyi dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?

Pembukaan UUD 1945 dapat diibaratkan sebagai abstrak dari sebuah karya ilmiah. Apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka akan berpotensi kacau atau mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada sistem presidensial, fungsi seorang presiden mencakup bidang yang luas.

Next

WAJAH SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA :PERSPEKTIF TEORETIK, HISTORIK, JURIDIS & EMPIRIK « PERADABAN HUKUM

Pasal 2 ayat 1 E.

Next

Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.

Next

WAJAH SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA :PERSPEKTIF TEORETIK, HISTORIK, JURIDIS & EMPIRIK « PERADABAN HUKUM

Penafsiran dari ayat tersebut ialah bahwasanya kekuatan tertinggi berada pada kehendak rakyat dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada saat Orde Baru, kekuasaan banyak diselewengkan.

Next

Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Ketiga, proses pemberhentian atau penjatuhan presiden dalam sistem pemerintahan parlementer relatif lebih mudah ketimbang dalam sistem presidensial.

Next

WAJAH SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA :PERSPEKTIF TEORETIK, HISTORIK, JURIDIS & EMPIRIK « PERADABAN HUKUM

Karena sistem presidensial yang kurang tegas perumusannya dan serba tanggung itulah, barangkali yang menyebabkan pemerintahan presidensial ala Indonesia tidak hanya diperdebatkan secara teoretik-konseptual, akan tetapi, secara politis, telah mendorong gerakan reformasi untuk melakukan pemurnian atau prurifikasi sistem pemerintahan presedensial Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Demikian pula dalam perjalanan historis ketatanegaraan Indonesia praktik sistem pemerintahan yang tidak selalu presidensial, melainkan parlementer.

Next

WAJAH SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA :PERSPEKTIF TEORETIK, HISTORIK, JURIDIS & EMPIRIK « PERADABAN HUKUM

Lebih variatif dibandingkan Jimly dan Sri Soemantri, Aulia Rachman dalam disertasinya mengemukakan empat varian sistem pemerintahan, yaitu : parlementer, presidensial, campuran dan collegial system. Segala tingkah laku, perbuatan kepemerintahan seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain harus dilaksanakan sesuai atau berdasarkan dengan UUD 45. Sebelum kita menjelaskan lebih detail, lebih dulu kita harus tahu apa itu Undang-Undang Dasar UUD tahun 1945.

Next