Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan THR PNS hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Di sisi lain, mereka mengklaim petisi yang dibuat hanya untuk mendukung program pemerintah berupa meningkatkan daya beli masyarakat melalui pencairan THR 2021, khususnya saat menjelang lebaran Indul Fitri tahun ini.
Hal ini berbeda dengan pembayaran THR yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu, dimana pembayaran THR besarannya termasuk nominal tunjangan.
Baca juga: Sementara itu, beberapa pendukung petisi mengaitkan pemangkasan THR PNS 2021 dengan besarnya anggaran dana pilkada, pembangunan ibu kota baru, pembebasan pajak PPnBM, dan suntikan dana besar ke perusahaan BUMN. Pengumuman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil PNS tahun 2021 sebesar gaji pokok menuai respons negatif masyarakat. Intinya petisi itu dibuat karena keberatan bahwa diberikan hanya sebesar gaji pokok saja.
NextDi sisi lain, mereka mengklaim petisi yang dibuat hanya untuk mendukung program pemerintah berupa meningkatkan daya beli masyarakat melalui pencairan THR 2021, khususnya saat menjelang Lebaran tahun ini.
Jika swasta diwajibkan full dan tidak dipotong, Kenapa ASN dipotong.. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1… Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
NextTunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara Penulis membandingakan isi tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dengan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dalam hal besaran pembayaran tunjangan hari raya.
Selain itu, ada kelompok masyarakat lain yang juga membutuhkan perhatian di masa pandemi ini.
NextBaca juga: Petisi Sejumlah PNS yang kecewa dengan besaran THR Lebaran 2021 memberikan dukungan sebuah petisi online yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN.
NextBaca juga: Sri Mulyani menjelaskan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 mencerminkan pemihakan pemerintah pada penanganan COVID-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Dari pantauan MNC Portal Indonesia di laman Change. Beberapa pendukung petisi juga menyinggung soal istilah kementerian sultan, merujuk pada sebuah instansi pemerintah pusat yang memberikan tunjangan besar untuk para PNS-nya.
NextPetisi dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo Jokowi , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SMI , Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR.
Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 — Pasal 68 Undang-Undang Nomor… Hukum Positif Indonesia- Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Beberapa pos dalam rangka pemulihan ekonomi nasional menurutnya banyak yang belum dianggarkan tahun lalu dan baru tahun ini dianggarkan. Jakarta - Tunjangan hari raya 2021 tak dibayarkan secara penuh oleh pemerintah.
NextSejak diunggah pada Jumat kemarin, hingga berita ini diunggah, Sabtu pagi, 1 Mei 2021, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 12.