Analisis hambatan pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh faktor manusia. Politik Desentralisasi dan Hambatan Otonomi Daerah di Indonesia

ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA: ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI DALAM OTONOMI DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA

Sentralisme akan mengakibatkan berkurangnya pertanggungjawaban terhadap publik, karena menciptakan budaya kurang peduli pihak birokrasi terhadap kemajuan maupun perubahan sosial ekonomi sebagai tujuan dari pelaksanaan pembangunan, dimana birokrasi merupakan motor penggeraknya. Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa andaikan saja para pegawai mau melakukan pekerjaan apa saja demi berjalannya aktivitas organisasi, tanpa terbelenggu dengan berbagai titel dan jabatan, maka kegiatan organisasi akan berjalan secara lancar, dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi dinas.

Next

5 Hambatan Penegakan HAM di Indonesia Dari Segi Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku seluruh warga negara tanpa kecuali termasuk pemerintah.

Next

Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Membangun Kohesi Sosial Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No.

Next

5 Hambatan Penegakan HAM di Indonesia Dari Segi Sosial Budaya Masyarakat

Sekurang-kurangnya ada enam yang perlu diperhatikan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini, yakni persiapan yang matang tidak artifisial, memberi kepercayaan, kejelasan visi, kesiapan sumber daya, dan berbagai parameter tuntutan terhadap kinerja. Secara umum tampilan birokrasi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah masih diwarnai dan dilingkupi oleh sifat feodalisme yang tinggi, sebagai himbasan dari pola kerja birokrasi selama orde baru yang memerintah selama lebih dari tiga puluh dua 32 tahun.

Next

5 Hambatan Penegakan HAM di Indonesia Dari Segi Sosial Budaya Masyarakat

Pemerintah memberikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran RTS , dengen jumlah angaran sebesar Rp. Jadi, roh dari Undang-undang otonomi daerah ini membawa nilai ”desentralisasi” baik dalam isi maupun judul Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini otonomi daerah diinterpretasikan sebagai sampai berapa jauh suatu pemerintah daerah mengontrol kepada kegiatan pemenuhan kepentingan masyarakat lokal terlepas dari pengaruh lingkungannya.

Next

Kegiatan Belajar 2 : Hambatan

Semoga dengan pembahasan ini kita semakin memahami tentang hambatan dalam penegakan HAM dan menjadi seorang warga negara yang turut aktif berpartisipasi dalam penegakan HAM di indonesia. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak , efektif dan efisien. Dimana, kesempatan itu tidak boleh diambil orang luar meskipun berada dalam satu wilayah provinsi.