Dari mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, terdapat hal yang patut dikritisi. Tugas utama komite ini adalah menetapkan apakah yang bersangkutan benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Article II, Section 4. Hal ini berkenaan dengan desain ketatanegaraan Indonesia dalam cabang legislatif tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana House of Representatives dan Senate di kedua negara tersebut.
NextAtau Ia dapat memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan terhadapnya.
Bagir Manan, yakni hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
NextSebutkan rumusan pasal 31 ayat 4 dan jelaskan maknanya Pasal 31 4 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Janji Presiden Wakil Presiden : Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Dalam praktik, kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh Raja, Ratu, Presiden, ataupun sebutan lain sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran seolah dikesampingkan dalam mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B ayat 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, tetapi langsung kepada rakyat karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih electoral college.
Karenanya mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
NextDengan adanya ketentuan itu maka kepentingan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui keharusan memperoleh persetujuan DPR apabila Presiden hendak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti fixed term dari Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun.
NextAdanya ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, yakni antara Presiden dan DPR.
Pasal 31 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Atau meniadakan proses di Mahkamah Konstitusi.
NextPendapat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
© Copyright FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, WICAKSANA DRAMANDA BAB I PENDAHULUAN A. Dengan demikian impeachment di Indonesia menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri.
Pihak yang bersangkutan dapat menghadap seorang diri atau didampingi oleh pengacara counsel , atau dapat pula memilih untuk tidak hadir.
Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Oleh karena itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil. Dengan demikian dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
NextHal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-pasal dalam UUD yang mengandung ciri sistem pemerintahan presidensil.