Biaya bengkak, jokowi akhirnya restui proyek kereta cepat pakai apbn. Kementerian BUMN Beberkan Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta

Biaya Bengkak! Malaysia Batalkan Proyek Kereta Cepat, Jokowi Malah Lanjut Pakai APBN

Itu mestinya jangan dikasih ke APBN lagi, harusnya sesuai komitmen awal saja," kata Faisal. Pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pimpinan konsorsium serta penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

Next

Kereta Cepat Jakarta

Pemerintah Jepang pun sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study FS bisnis agar pembangunan Kereta Cepat tersebut dapat terwujud. Khususnya laporan analisis hidrologi dan hidrolika. Bunyi pasal tersebut adalah pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal Padahal, di Perpres sebelumnya: Perpres 107 tahun 2015 menegaskan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Next

Kereta Cepat Jakarta

Berdasarkan kajian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI selaku konsorsium proyek KCJB, pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Ingin tahu informasi lainnya? Menteri BUMN kemudian akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan review secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan dampaknya pada kelayakan proyek. Hal itu lantaran utang PT WIKA menumpuk.

Next

Jokowi Pakai APBN Untuk Dana Proyek Kereta Cepat yang Bengkak, Staf Khusus BUMN: Wajar

Jokowi kala itu mengatakan, pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan.

Next

Jokowi Pakai APBN Untuk Dana Proyek Kereta Cepat yang Bengkak, Staf Khusus BUMN: Wajar

Dia menambahkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan membutuhkan biaya besar untuk operasional dan perawatan. Pemerintah RI meminta kecepatan kereta menjadi sekitar 250 kilometer km perjam.

Next

Kilas Balik Kereta Cepat, Ditolak Jonan dan Kini Pakai APBN

Akibatnya, konsorsium harus mengeluarkan anggaran yang mahal untuk menggeser kawasan-kawasan tersebut. Berdasarkan penelusuran kumparan, pembengkakan anggaran kereta cepat lebih besar dari anggaran belanja daerah di 30 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian, bentuk kedua pembiayaan APBN adalah penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," kata dia. Bagaimana tidak, proyek itu diketahui memiliki sejumlah masalah, mulai dari kendala pembebasan lahan hingga bengkaknya biaya pembangunannya yang terjadi sejak 2020.

Next