Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupa. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari ...

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari ...

Karena target realisasi PBB tidak tercapai, akhirnya tidak diberi jatah ADPD. Dengan pengaturantersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsi uang mengikuti fungsi. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Next

Pemerintahan daerah di Indonesia

Laporan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Next

RANGKUMAN MATERI KULIAH TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Next

RANGKUMAN MATERI KULIAH TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Oleh karenanya dalam merumuskan suatu kebijakan perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Menurut Laswell Fadilah, 2003:27 bahwa proses kebijakan terdiri dari tujuh tahap, yaitu: a intelegence, b promotion, c prescription, d invocation, e application, f termination and g appraisal.

Next

RANGKUMAN MATERI KULIAH TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Next

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Bandung

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari ...

Kedua perda di atas mengatur tentang bagaimana kabupaten memberikan kewenangan atas pemberdayaan potensi desa, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan lainnya, serta insentif keuangan berupa honor atau insentif tetap bagi ketua rukun tetangga dan rukun warga serta perangkat desa dan kepala desa. Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang.

Next