Ia bisa saja seorang anak haram yang menurut hukum sah, yaitu, lahir dari seorang pezina, yang suaminya ada dibanyak tempat. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya; 20 Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Lembaga perwakilan DPR seakan menumpahkan seluruh dendam dan serapahnya karena hampir 32 tahun 1966-1998 dikekang dan berada dibawah komando eksekutif Presiden.
NextSelanjutnya Pasal 11 ayat 2 yang tidak ada dalam naskah asli UUD 1945, juga mempertegas bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menmbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Artinya, keberadaan lembaga negara bernama Komnas Hak Asasi Manusia itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional.
NextPasal 68 UU No.
Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan. Salah satu lembaga legislatif adalah DPR.
NextJika dilihat hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar neben , serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan fix term memang menunjukkan ciri sistem presiden til.
Jakarta: Konstitusi Press Budiarjo, Miriam. Pasal 11 ayat 1 Perubahan keempat UUD 1945 : Memberikan Persetujuan kepada Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain; 8. Lembaga penyelenggara kekuasaan negara ketiga adalah lembaga yudikatif kehakiman yang berfungsi mengadili undang-undang.
NextOleh karena itu, seyogyanya tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat-sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan tersebut.
Sepertinya pada bidang kekuasaan ini, kekuasaan DPR lebih besar dari Presiden, karena DPR bisa mengkontrol Presiden lewat mekanisme pemakzulan.
NextMisalnya, Pasal pemakzulan Pasal 7A UUD NRI 1945.
Kinerja lembaga tinggi negara dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
NextA legowo, Lembaga perwakilan Rakyat di Indonesia, FORMAPPI, Jakarta, 2005, Hlm.
Materi tentang pasal 11 UUD 1945 2. Proses usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui.
NextArtinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden.
Misalnya, UUD 1945 yang sementara menolak pengawasan dan perimbangan check and balances dan lebih mendukung keberadaan sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Posisi parlemen sangat kuat.
Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hirarkis susunan antara lembaga negara.