Sebutkan pasal pasal dalam uud nri tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945.

Ini Lho 10 Pasal dalam UUD 1945 yang Mengatur tentang HAM

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus menjadi dasar hukum otonomi daerah pasa saat itu. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah banyak dituangkan di dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan.

Next

Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Isi Pasal dan Penjelasannya)

Ingat baik-baik ya detikers! Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Next

Pasal Dalam UUD RI Tahun 1945 yang Mengatur Pemerintahan Daerah : Okezone Edukasi

UU Nomor 22 Tahun 1948 Saat itu situasi politik sedang genting, karena agresi militer terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Belanda memberikan beberapa pengaruh pada negara kita. Sebagai badan legislatif, DPRD mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan sistem pemerintahan demi keberlangsungan daerahnya. UU Nomor 1 Tahun 1945 Setelah sejarah kemerdekaan Indonesia berlalu, pemerintah Indonesia yang udah terbentuk mulai memikirkan gimana sebaiknya pemerinahan di Indonesia berlangsung.

Next

prpo.li.fri.uni-lj.sian pasal

Hal ini dimasksudkan agar hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah hubungan yang bersifat formal dan mengikat. Pasal itu juga membahas tentang keharusan menghormati masyarakat hukum adat. Semoga dengan membaca artikel diatas, kamu bisa memahami apa aja yang menjadi Undang-Undang yang Mengatur Pemerintahan Daerah di Indonesia, baik yang berupa prinsip umum atau contoh kasus dari penerapan prinsip tersebut.

Next

10 Undang

Melekat sejak manusia lahir sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2.

Next

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945.

Pasal 28D 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.

Next

Dasar Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Isi Pasal dan Penjelasannya)

Dari pembukaan UUD 1945, kami akan membahas pasal yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu Pasal 18, 18A dan 18B. UU Nomor 18 Tahun 1965 Dengan adanya dekrit presiden pada 5 Juli 1959, yang merupakan salah satu ciri turut melahirkan perubahan dalam aspek ketatanegaraan Indonesia ini.

Next

Isi Pasal

Baca Juga: Di dalam UUD 1945 telah diatur mengenai pemerintahan daerah. Itulah penjelasan singkat mengenai dasar hukum otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 1945 khususnya pada pasal 18.

Next