Penghapusan diskriminasi ras dan etnis diatur dalam. Peran Pers dalam Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

GURU BERBAGI

Huruf b Cukup jelas. Pasal 10 Setiap warga negara wajib: a. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [JDIH BPK RI]

Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara memberikan payung hukum bagi kebebasan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras maupun etnis.

Next

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [JDIH BPK RI]

Mengapa seseorang dapat dihukum dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini? Negara hukum Indonesia mempunyai ciri, antara lain adalah adanya suatu hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa serta asas kekeluargaan dan kerukunan.

Next

Husendro: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pasal 21 1 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 tiga kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Next

Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang

Pasal 3 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. RajaGrafindo Persada,2018 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.

UNDANG

Pasal 2 Ayat 1 Cukup jelas.

Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. Pers harus bersih atau anti korupsi, serta tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Pasal 18 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Next